38,9% Wilayah Morowali Masuk Cakupan Izin Tambang

Analisis spasial terbaru menunjukkan bahwa sekitar 38,9 persen wilayah Kabupaten Morowali berada dalam cakupan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah terbit. Dari total luas wilayah 442.096 hektare, sebanyak 171.907 hektare masuk ke dalam poligon izin pertambangan tersebut.

Metodologi Analisis Spasial

Untuk mendapatkan angka yang akurat, analisis ini tidak sekadar menjumlahkan luas seluruh poligon izin. Metode yang digunakan melibatkan operasi spasial menggunakan Turf.js dengan menggabungkan dua dataset utama: batasdesa.geojson untuk batas administrasi dan wiup.geojson untuk data wilayah usaha pertambangan.

Langkah krusial dalam perhitungan ini adalah penggunaan operasi union untuk menggabungkan poligon yang saling bertumpang tindih. Tujuannya adalah mencegah satu bidang wilayah dihitung lebih dari satu kali. Setelah digabungkan, hasil tersebut dipotong (clip) menggunakan batas Kabupaten Morowali agar hanya bagian yang berada di dalam wilayah administrasi kabupaten yang dihitung.

Rincian Cakupan IUP dan IUPK

Data terbagi menjadi dua kategori utama izin yang telah terbit:

• IUP Terbit: Mencakup luas 149.805 hektare atau sekitar 33,9 persen dari luas kabupaten.
• IUPK: Mencakup luas 22.102 hektare atau sekitar 5,0 persen dari luas kabupaten.

Jika kedua kategori ini digabungkan dengan menghilangkan area tumpang tindih, total luasnya mencapai 171.907 hektare. Angka ini menjadi representasi utama dari wilayah yang secara administratif telah diberikan izin pertambangan.

Peran WIUP Pencadangan

Selain izin terbit, analisis juga mengidentifikasi wilayah dalam kategori WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) pencadangan dengan luas tambahan sekitar 9.602 hektare. Jika wilayah pencadangan ini dimasukkan, total cakupan menjadi 181.509 hektare atau 41,1 persen.

WIUP pencadangan bukan IUP atau IUPK yang telah terbit, sehingga angka 41,1 persen tidak dapat dibaca sebagai 41,1 persen wilayah Morowali telah memiliki izin pertambangan aktif.

Perbedaan ini penting untuk dipahami. Angka 38,9 persen merujuk pada izin yang sudah terbit, sedangkan 41,1 persen memperluas analisis dengan memasukkan wilayah yang masih dalam tahap pencadangan.

Implikasi bagi Transparansi dan Lingkungan

Angka luas izin tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai luas lahan yang sedang ditambang. Satu IUP dapat mencakup wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan area operasi aktual, termasuk kawasan yang belum beroperasi, badan air, atau vegetasi.

Untuk mengetahui dampak riil, diperlukan analisis lanjutan yang menggabungkan data izin dengan citra satelit, perubahan tutupan lahan, dan lokasi fasilitas pertambangan. Data spasial menjadi alat vital untuk memetakan di mana izin tersebut berada, siapa pemegangnya, dan bagaimana interaksinya dengan batas desa atau kawasan lindung.

Kesimpulan dan Ajakan Pemantauan

Berdasarkan data spasial yang dianalisis, 38,9 persen wilayah Morowali berada dalam cakupan izin pertambangan terbit. Data ini bersifat indikatif dan berfungsi sebagai alat pemeriksaan publik, bukan pengganti dokumen resmi perizinan. Warga Morowali didorong untuk terus memantau data ini secara terbuka untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam di daerah mereka.